Rizki menilai polemik yang menyeret pimpinan legislatif itu berpotensi menggerus kepercayaan publik. Ia meminta partai menempuh mekanisme internal tanpa mendahului proses hukum.
Nagan Raya – Di balik lambang Ka’bah yang menjadi identitas Partai Persatuan Pembangunan (PPP), tersimpan harapan tentang amanah, integritas, dan tanggung jawab. Harapan itu kini menjadi sorotan setelah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Nagan Raya terseret dugaan peristiwa yang sedang didalami kepolisian.
Presidium SOBA, Rizki El Sinki, meminta Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP segera mengambil sikap.
Ia mendesak partai memproses Pergantian Antarwaktu (PAW) terhadap Ketua DPRK Nagan Raya melalui mekanisme internal dan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Bagi Rizki, persoalan ini bukan semata-mata menyangkut seorang pejabat publik. Ada nama partai, kepercayaan masyarakat, dan tanggung jawab moral yang ikut dipertaruhkan.
“ Apa yang terjadi ini telah mencoreng wajah Partai Persatuan Pembangunan yang berlambangkan Ka’bah,” kata Rizki. Ia juga menyoroti posisi yang bersangkutan sebagai pimpinan lembaga legislatif di Aceh, daerah yang menerapkan syariat Islam.
Menurut Rizki, PPP tidak semestinya membiarkan persoalan tersebut berlalu tanpa evaluasi organisasi. Ia meminta DPP PPP bersama Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Aceh menelaah persoalan itu dengan berpedoman pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART), peraturan organisasi, serta ketentuan hukum yang berlaku.
“ SOBA meminta DPP PPP tidak tinggal diam. Kami mendesak agar persoalan ini ditindaklanjuti secara serius dan proses PAW Ketua DPRK Nagan Raya dilakukan sesuai mekanisme internal partai serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya.
Namun, desakan itu tidak serta-merta menempatkan dugaan sebagai putusan.
Rizki menyatakan SOBA tetap menghormati asas praduga tak bersalah dan tidak bermaksud mendahului proses hukum. Baginya, penghormatan terhadap proses hukum tidak menutup ruang bagi partai untuk melakukan evaluasi sesuai kewenangannya.
Jabatan publik, kata dia, merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan.
Karena itu, setiap persoalan yang melibatkan pejabat publik perlu ditangani secara objektif, transparan, dan melalui prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan.
“ Harapan kami, DPP PPP segera mengambil sikap yang jelas. Jangan sampai persoalan ini semakin menggerus kepercayaan masyarakat terhadap partai dan lembaga legislatif,” kata Rizki.
Polisi Masih Mendalami Dugaan
Sebelumnya, Ketua DPRK Nagan Raya menjadi sorotan setelah muncul dugaan dirinya berada bersama seorang perempuan (non muhrim) di sebuah rumah yang disebut sebagai rumah dinas di Kabupaten Nagan Raya, Kamis, 29 Oktober 2026.
Informasi yang dihimpun AJNN menyebutkan, dugaan peristiwa itu diketahui oleh istri sah Ketua DPRK Nagan Raya. Perempuan yang disebut berasal dari Kabupaten Aceh Jaya tersebut kemudian dibawa ke Markas Kepolisian Resor (Mapolres) Nagan Raya untuk dimintai keterangan.
Kapolres Nagan Raya AKBP Muhammad Taufiq membenarkan adanya dugaan kejadian tersebut. Meski demikian, polisi masih mendalami perkara itu untuk memastikan kronologi dan fakta yang sebenarnya.
Dengan proses tersebut masih berjalan, desakan terhadap PPP kini mengarah pada dua hal: bagaimana partai menyikapi persoalan yang menyeret kadernya dan bagaimana proses hukum berjalan untuk mengungkap fakta.
Bagi Rizki El Sinki, partai perlu menunjukkan sikap kelembagaan yang jelas. Ia meminta mekanisme PAW diproses sesuai aturan, sembari tetap menghormati proses hukum yang sedang berlangsung.
Sebab, di tengah riuhnya perhatian publik, yang ditunggu bukan hanya pernyataan, melainkan juga langkah yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.
Rizki El Sinki
Presidium SOBA
