Aceh Utara – Jalan semestinya menjadi urat nadi kehidupan. Namun, bagi warga di sejumlah gampong di Kecamatan Matangkuli dan Paya Bakong, Kabupaten Aceh Utara, jalan justru menjadi persoalan yang seolah tak kunjung menemukan ujung penyelesaian.
Ruas jalan penghubung Matangkuli–Paya Bakong, yang disebut-sebut merupakan bekas akses operasional ExxonMobil dan kini dikelola oleh PT Pema Global Energi (PGE), dilaporkan berada dalam kondisi memprihatinkan.
Kerusakan terlihat mulai dari Gampong Matang Peusangan, Kecamatan Matangkuli, hingga tembus ke Desa Nga, Kecamatan Paya Bakong.
Kondisi paling memprihatinkan juga dikeluhkan warga di sekitar kawasan sumur GW 6/7, tepatnya di Gampong Paya Meudru. Warga dari enam gampong, yakni Blang Seupeng, Blang Kuta, Beuracan Pirak, Paya Meudru, Buket Guru, dan Desa Nga, mengeluhkan akses jalan menuju kawasan tersebut yang mengalami kerusakan parah.
Di sejumlah titik, kondisi jalan yang rusak bahkan memunculkan pemandangan tak biasa. Pohon pisang ditanam di badan jalan sebagai bentuk protes sekaligus ungkapan kekecewaan warga terhadap kondisi infrastruktur yang tak kunjung diperbaiki.
Warga Buket Guru dan Desa Nga mengungkapkan, jalan tersebut telah puluhan tahun belum pernah tersentuh pengaspalan. Mereka mengaku tidak mengetahui secara pasti pihak mana yang bertanggung jawab atas perbaikan ruas jalan itu.
Namun, satu hal yang mereka ketahui, jalan tersebut merupakan bekas akses operasional ExxonMobil yang kini berada dalam pengelolaan PGE.
” Puluhan tahun jalan ini belum pernah diaspal. Kami juga tidak tahu siapa yang bertanggung jawab. Yang kami tahu, ini bekas jalan operasional ExxonMobil dan sekarang dikelola oleh PGE,” ungkap warga, Jumat (13/11/2026).
Bagi masyarakat setempat, persoalan ini bukan semata-mata tentang jalan berlubang atau permukaan tanah yang rusak. Lebih dari itu, jalan tersebut merupakan akses vital yang menopang mobilitas warga dan aktivitas sehari-hari antargampong.
Karena itu, masyarakat mendesak PT Pema Global Energi (PGE) bersama Pemerintah Kabupaten Aceh Utara agar segera turun tangan dan mengambil langkah konkret untuk memperbaiki ruas jalan tersebut.
Warga berharap, persoalan kewenangan dan tanggung jawab tidak menjadi alasan yang membuat kerusakan jalan terus berlarut-larut. Mereka membutuhkan kepastian, bukan sekadar janji.
Sebab, jalan yang layak bukanlah kemewahan bagi masyarakat, melainkan kebutuhan dasar. Dan bagi warga enam gampong tersebut, sudah terlalu lama perjalanan harus ditempuh di atas jalan yang menunggu perhatian.
