Banda Aceh – Wacana referendum kembali diangkat ke meja perdebatan. Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) meminta Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mencabut ketetapan yang selama ini menutup pintu berlakunya kembali aturan referendum.
Ketua YARA, Safaruddin, meminta MPR mencabut Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/1998 tentang Pencabutan TAP MPR Nomor IV/MPR/1983 tentang Referendum. Jika ketetapan pencabutan itu dibatalkan, menurut dia, TAP MPR Nomor IV/MPR/1983 dapat kembali diaktifkan.
Permintaan tersebut disampaikan melalui surat yang dikirimkan langsung ke alamat surat elektronik Sekretariat Jenderal MPR, setjen@mpr.go.id.
Namun, YARA tidak hanya meminta pengaktifan kembali aturan lama. Safaruddin juga mengusulkan penambahan norma dalam TAP MPR Nomor IV/MPR/1983.
Sebelumnya, Pasal 2 ketetapan tersebut mengatur bahwa apabila MPR berkehendak mengubah UUD 1945, terlebih dahulu harus meminta pendapat rakyat melalui referendum.
YARA mengusulkan agar ketentuan itu diperluas dengan memberikan ruang kepada pemerintah daerah yang memiliki status khusus atau istimewa sebagaimana diatur dalam Pasal 18B UUD 1945 untuk meminta dilaksanakannya referendum.
Langkah YARA tidak berhenti di MPR. Organisasi advokasi tersebut juga berencana mengajukan pengujian undang-undang atau judicial review terhadap UU Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pencabutan UU Nomor 5 Tahun 1983 tentang Referendum ke Mahkamah Konstitusi (MK).
YARA meminta MK menyatakan Pasal I undang-undang tersebut, yang mencabut UU Nomor 5 Tahun 1983 tentang Referendum, inkonstitusional.
Jika permohonan itu dikabulkan, YARA berharap ketentuan mengenai referendum dapat kembali memiliki landasan hukum. Setelah itu, mereka berencana mengajukan pengujian kembali untuk memperjuangkan penambahan norma yang memberikan hak kepada pemerintah daerah berstatus khusus dan istimewa untuk mengajukan referendum.
Safaruddin mengatakan, langkah hukum tersebut berangkat dari aspirasi sebagian masyarakat Aceh yang menginginkan referendum menjadi salah satu alternatif dalam menyelesaikan perbedaan pandangan antara Pemerintah Pusat dan Aceh.
” Saat ini banyak warga Aceh yang meminta agar referendum dapat digunakan oleh masyarakat Aceh sebagai alternatif penyelesaian perbedaan pendapat antara Pemerintah Pusat dengan Aceh,” kata Safaruddin.
Ia menegaskan, YARA akan memperjuangkan gagasan tersebut melalui jalur konstitusional, baik dengan menyurati MPR maupun mengajukan pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi.
Bagi YARA, referendum bukan semata-mata soal menghidupkan kembali sebuah ketetapan yang pernah berlaku. Lebih jauh, organisasi itu ingin membuka ruang bagi masyarakat di daerah berstatus khusus dan istimewa untuk menyampaikan kehendaknya melalui mekanisme yang memiliki dasar hukum.
Kini, usulan tersebut menunggu respons lembaga negara. Sementara itu, gagasan referendum kembali mengemuka di Aceh, membawa serta pertanyaan lama tentang hubungan pusat dan daerah, serta bagaimana perbedaan kepentingan dapat diselesaikan melalui jalan konstitusi.
Catatan: Permintaan YARA tersebut merupakan usulan dan rencana langkah hukum, bukan keputusan MPR maupun putusan Mahkamah Konstitusi.
