Istri Sah Ketua DPRK Nagan Raya Tolak Berdamai, Intan Keumala Pilih Tempuh Jalur Hukum

Fadly P.B

Istri Sah Ketua DPRK Nagan Raya Tolak Berdamai, Intan Keumala Pilih Tempuh Jalur Hukum
Foto: Pesan Yang Diterima Awak Media dari Istri Sah Ketua DPRK Nagan Raya
Ukuran teks

Nagan Raya – Pintu perdamaian yang hendak dibuka melalui jalur kekeluargaan rupanya tak mendapat sambutan. Intan Keumala Tanzil, istri sah Ketua DPRK Nagan Raya, berinisial MRR, secara tegas menyatakan menolak penyelesaian damai atas persoalan rumah tangga yang kini menjadi perhatian publik.

Pernyataan itu disampaikan Intan setelah mencermati pernyataan MRR di salah satu media daring nasional pada Sabtu (31/10/2026). Dalam pemberitaan tersebut, Ketua DPRK Nagan Raya itu menyebut akan mengupayakan penyelesaian persoalan yang menimpanya melalui jalur kekeluargaan.

Namun, bagi Intan, persoalan tersebut bukan lagi perkara yang bisa diselesaikan sekadar dengan duduk bersama dan saling memaafkan. Ia mengaku peristiwa yang terjadi di rumah dinas Ketua DPRK Nagan Raya itu berlangsung di hadapan matanya sendiri dan meninggalkan luka mendalam bagi dirinya maupun anak-anaknya.

” Saya, Intan Keumala Tanzil, selaku istri sah dari MRR, sampai saat ini terus mengikuti proses yang berjalan sesuai prosedur, hukum, dan qanun yang berlaku di Aceh atas laporan saya terhadap suami saya,” ujar Intan saat menghubungi media Mitrapolri.com secara langsung.

Ia menegaskan, keputusan untuk menempuh jalur hukum bukan tanpa alasan. Menurut dia, peristiwa tersebut telah mencoreng nama baik keluarga sekaligus menimbulkan trauma yang besar bagi dirinya dan anak-anak.

” Dengan ini saya tetap menempuh jalur hukum dan menolak untuk menyelesaikan secara kekeluargaan. Saya menuntut keadilan untuk saya dan anak-anak saya,” katanya.

Intan juga berharap proses hukum berjalan sebagaimana mestinya. Ia meminta agar persoalan tersebut tidak dipandang sebelah mata hanya karena pihak yang dilaporkan merupakan pejabat publik.

Tak hanya itu, Intan turut menyampaikan harapan kepada jajaran Partai Persatuan Pembangunan (PPP), partai yang menaungi Mohd Rizki Ramadhan. Ia meminta pengurus partai tidak memberikan pembelaan terhadap kader apabila yang bersangkutan terbukti melakukan kesalahan.

” Saya berharap hukum memberikan keadilan kepada saya selaku perempuan yang menjadi korban, dan kepada pengurus Partai PPP agar tidak melakukan pembelaan terhadap kadernya yang berbuat salah,” ujarnya.

Pernyataan Intan memperlihatkan bahwa upaya penyelesaian secara kekeluargaan yang disampaikan pihak suami belum tentu menjadi jalan keluar bagi pihak yang merasa dirugikan. Baginya, keadilan dan proses hukum tetap menjadi pilihan yang ingin diperjuangkan.

Di tengah sorotan publik terhadap perkara ini, ruang klarifikasi bagi MRR dan Partai Persatuan Pembangunan tetap terbuka. Media ini membuka ruang hak jawab dan hak koreksi kepada seluruh pihak terkait sesuai Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.

Sebab, dalam perkara yang telah menyentuh ruang privat sekaligus menjadi perhatian publik ini, kebenaran tidak semestinya ditentukan oleh siapa yang paling lantang berbicara, melainkan oleh fakta dan proses hukum yang berjalan.

Bagikan

Berita Lainnya

Indeks ›

Berita Terkini

Indeks ›
Aceh
Indeks