Lhokseumawe – Inspeksi mendadak Bupati Aceh Utara, H. Ismail A. Jalil alias Ayah Wa, ke RSUD Cut Meutia pada Senin, 16 November 2026, belum sepenuhnya menjawab pertanyaan publik.
Di tengah polemik dugaan percaloan kamar rawat inap, muncul pertanyaan lain: sejauh mana peran Dinas Kesehatan dalam mengawasi rumah sakit milik pemerintah daerah tersebut? Ketika dikonfirmasi Tribunpase.id mengenai tindak lanjut sidak dan dugaan praktik percaloan yang menjadi sorotan masyarakat, Kepala Dinas Kesehatan Aceh Utara, Samsul Bahri, mengaku dirinya belum dimasukkan sebagai salah satu anggota Dewan Pengawas (Dewas) RSUD Cut Meutia.
Samsul mengatakan pihaknya telah menghubungi direktur rumah sakit untuk mengingatkan agar pelayanan berjalan sesuai prosedur dan prinsip keadilan.
” Dinkes tadi telepon ke direktur juga mengingatkan agar pelayanan dijalankan secara prosedur dan berkeadilan,” ujarnya.
Namun, ketika ditanya mengenai kemungkinan adanya temuan praktik percaloan kamar, Samsul mengarahkan persoalan tersebut kepada Dewan Pengawas.
” Itu di Dewas wewenang. Saat ini Kadinkes belum dimasukkan salah satu tim Dewas,” katanya.
Pernyataan itu membuka ruang pertanyaan mengenai pembagian peran antara Dinas Kesehatan, Dewan Pengawas, dan manajemen rumah sakit.
Terlebih, dugaan percaloan yang mencuat bukan sekadar persoalan administrasi, melainkan menyangkut hak pasien memperoleh pelayanan secara adil.
Dalam tata kelola rumah sakit, Dewan Pengawas memang memiliki fungsi pengawasan internal. Namun, belum masuknya seorang kepala dinas ke dalam keanggotaan Dewan Pengawas tidak serta-merta menghapus kebutuhan pembinaan dan pengawasan teknis sesuai tugas serta kewenangan instansinya.
Dinas Kesehatan perlu menjelaskan bagaimana pembinaan terhadap RSUD dijalankan, termasuk pengawasan mutu pelayanan dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.
Persoalan ini semakin menarik karena Direktur RSUD Cut Meutia, Abdurrahman dan Kepala Dinas Kesehatan Aceh Utara, Samsul Bahri, merupakan bagian dari jajaran pejabat yang baru dilantik Bupati pada akhir Oktober 2026.
Sebelumnya, Ayah Wa memberikan tenggat 100 hari kerja kepada 10 pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) yang baru dilantik.
Mereka diminta segera melakukan konsolidasi organisasi, memetakan persoalan, menetapkan prioritas, serta menunjukkan hasil kerja yang dapat dirasakan masyarakat.
Bupati bahkan menegaskan tidak akan ragu melakukan evaluasi dan mencopot pejabat yang dinilai gagal mencapai target kinerja dalam rentang waktu tersebut.
Dengan demikian, polemik pelayanan RSUD Cut Meutia menjadi salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian dalam masa evaluasi itu.
Direktur rumah sakit berada di garis depan penyelenggaraan pelayanan, sedangkan Dinas Kesehatan memiliki tanggung jawab pembinaan sesuai kewenangannya.
Keduanya kini menghadapi tuntutan yang sama: memastikan pelayanan kesehatan berjalan sesuai prosedur, transparan, dan tidak membedakan pasien berdasarkan kedekatan maupun kemampuan memberikan imbalan.
Sebab, masyarakat tidak cukup hanya mendengar imbauan agar petugas bekerja sesuai aturan. Mereka membutuhkan kepastian bahwa aturan benar-benar dijalankan dan setiap keluhan ditindaklanjuti.
Apakah Dinas Kesehatan telah melakukan evaluasi terhadap pelayanan RSUD Cut Meutia? Bagaimana koordinasi antara Dinas Kesehatan dan Dewan Pengawas? Apakah sudah ada pemeriksaan terhadap dugaan pungutan di luar ketentuan? Siapa yang bertanggung jawab memastikan seluruh keluhan pasien ditindaklanjuti?
Pertanyaan-pertanyaan itu penting dijawab agar persoalan tidak berputar dari satu meja ke meja lainnya, sementara pasien tetap berada dalam antrean. Bupati telah turun langsung ke rumah sakit.
Kepala Dinas Kesehatan mengaku telah mengingatkan direktur agar pelayanan berjalan sesuai prosedur dan berkeadilan. Namun, hingga berita ini disusun, redaksi belum memperoleh keterangan resmi mengenai hasil sidak maupun langkah evaluasi yang akan dilakukan setelah kunjungan tersebut.
Seratus hari mungkin menjadi batas waktu evaluasi bagi para pejabat. Namun, bagi pasien yang datang mencari pertolongan, pelayanan yang adil tidak semestinya menunggu sampai hitungan hari itu berakhir. Di rumah sakit, waktu bukan sekadar angka dalam kalender pemerintahan.
Bagi pasien dan keluarganya, setiap jam menunggu bisa menjadi beban yang tak ringan. Pada akhirnya, yang ditunggu masyarakat bukan sekadar siapa yang masuk dalam Dewan Pengawas atau siapa yang berwenang memberikan teguran.
Mereka ingin memastikan bahwa kamar rawat inap diberikan berdasarkan kebutuhan medis dan prosedur, bukan karena kedekatan, akses orang dalam, ataupun pembayaran di luar ketentuan.
Redaksi Tribunpase.id masih membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada Bupati Aceh Utara, Kepala Dinas Kesehatan, Dewan Pengawas, serta Direktur RSUD Cut Meutia mengenai pembagian kewenangan pengawasan, hasil sidak, dan tindak lanjut atas dugaan percaloan tersebut.
