Nagan Raya – Hukum semestinya berdiri tegak di hadapan siapa pun. Ia tak mengenal jabatan, pangkat, apalagi warna partai. Namun, ketika seorang pejabat publik terseret dalam dugaan pelanggaran norma dan syariat Islam, keadilan kembali diuji: apakah hukum benar-benar berlaku sama bagi semua orang?.
Polemik yang menyeret Ketua DPRK Nagan Raya berinisial MRR itu kini menuai tanggapan dari berbagai kalangan. Salah satunya datang dari Wakil Panglima Komite Peralihan Aceh (KPA) Wilayah Nagan Raya, Said Ahmat.
Kepada media ini, Sabtu (31/10/2026), Said meminta aparat penegak hukum menangani perkara tersebut secara profesional dan tidak memberikan perlakuan istimewa kepada siapa pun.
Menurut dia, apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan unsur pelanggaran terhadap ketentuan syariat Islam, penanganannya harus mempertimbangkan aturan yang berlaku di Aceh, termasuk Qanun Jinayat sebagaimana kerangka kekhususan Aceh dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA).
” Sangat disayangkan apabila seorang pejabat yang diduga melakukan perbuatan melanggar syariat Islam tidak diproses secara tegas. Apalagi, tempat kejadiannya disebut berada di rumah dinas. Ini sangat menyakiti hati rakyat Nagan Raya,” ujar Said.
Politisi Partai Aceh itu juga meminta aparat penegak hukum tidak hanya melihat perkara tersebut dari satu sudut pandang hukum. Ia menilai, ketentuan dalam Qanun Aceh tentang Jinayat perlu dicermati apabila fakta dan unsur hukumnya memang memenuhi ketentuan.
Bagi Said, keadilan akan kehilangan maknanya jika hukum terasa keras terhadap masyarakat biasa, tetapi justru melunak ketika berhadapan dengan pemegang kekuasaan.
Ia mencontohkan perbedaan persepsi masyarakat terhadap penegakan hukum syariat, terutama ketika warga biasa menghadapi sanksi atas dugaan pelanggaran, sementara perkara yang menyeret pejabat publik dinilai harus mendapatkan pengawasan yang sama ketatnya.
” Kita meminta kepada Polda Aceh agar memproses kasus ini secara transparan, tanpa ditutup-tutupi, agar rasa keadilan bisa dirasakan masyarakat. Hukum itu jangan tajam ke bawah, tumpul ke atas,” katanya.
Menanti Kejelasan Penanganan Perkara
Sebelumnya, kasus ini mencuat setelah Ketua DPRK Nagan Raya berinisial MRR dikabarkan didatangi istri sahnya ketika berada bersama seorang perempuan berinisial NA, warga Banda Aceh, di salah satu kamar rumah dinas Ketua DPRK yang berada di kompleks perkantoran Suka Makmue.
Peristiwa tersebut kemudian menjadi perbincangan publik. Namun, dugaan mengenai hubungan pribadi keduanya maupun ada tidaknya pelanggaran hukum tetap harus dibuktikan melalui proses pemeriksaan dan alat bukti yang sah.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, perkara tersebut kini sedang ditangani Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Aceh.
Publik pun menanti bagaimana penyidik mengurai perkara ini. Bukan sekadar siapa yang berada di dalam rumah dinas, melainkan apakah terdapat unsur pelanggaran hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pada akhirnya, jabatan publik bukanlah perisai dari hukum. Transparansi penyidikan, kecermatan pembuktian, dan kesetaraan perlakuan menjadi ukuran penting untuk menjawab kegelisahan masyarakat Nagan Raya.
Sebab, keadilan tidak boleh berhenti di depan pintu kekuasaan.
Media ini membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Ketua DPRK Nagan Raya berinisial MRR, perempuan berinisial NA, serta Polda Aceh guna menjaga keberimbangan informasi sesuai Kode Etik Jurnalistik.
