YARA Kecam Mentan Amran, Kewenangan Khusus Aceh Dikebiri, 250 Ton Beras Sabang Tertahan

Fadly P.B

YARA Kecam Mentan Amran, Kewenangan Khusus Aceh Dikebiri, 250 Ton Beras Sabang Tertahan
Foto: Safaruddin, Ketua YARA
Ukuran teks

Banda Aceh – Kewenangan khusus Aceh kembali menjadi sorotan. Kali ini, Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) mengecam tindakan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang disebut menahan peredaran 250 ton beras milik masyarakat Sabang. Beras tersebut hingga kini masih tertahan di kawasan Pelabuhan Bebas Sabang.

Ketua YARA, Safaruddin, menilai tindakan Menteri Pertanian itu telah mengabaikan kewenangan khusus Aceh yang dijamin melalui Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Menurut Safaruddin, YARA menerima pengaduan dari warga Sabang yang mengaku seluruh proses pemasukan beras telah memenuhi ketentuan dan memperoleh persetujuan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS).

Namun, persoalan muncul ketika sertifikat pelepasan media pembawa untuk 250 ton beras tersebut tidak kunjung diterbitkan oleh pihak berwenang, meskipun biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk proses pemeriksaan karantina disebut telah dibayarkan.

” Kami mengecam tindakan Mentan yang melakukan penggembosan terhadap kewenangan khusus Aceh. Seluruh aturan pemasukan beras tersebut telah legal dan mendapatkan persetujuan BPKS selaku badan pengelola kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas Sabang,” kata Safaruddin.

Ia menilai penahanan beras tersebut bukan sekadar persoalan administrasi perdagangan. Lebih jauh, menurut dia, tindakan itu berpotensi mengusik harmonisasi hubungan Pemerintah Pusat dan Aceh yang dibangun melalui kesepakatan perdamaian setelah konflik berkepanjangan.

Safaruddin mengingatkan bahwa kekhususan Aceh bukanlah pemberian tanpa landasan. Kewenangan tersebut merupakan bagian dari komitmen politik dan hukum yang tertuang dalam MoU Helsinki serta Undang-Undang Pemerintahan Aceh.

Karena itu, ia meminta Presiden mengevaluasi para menteri yang kebijakannya dinilai berpotensi mengganggu hubungan Pemerintah Pusat dan Aceh.

” Sebagai negara hukum, komitmen terhadap konstitusi harus dijalankan. Termasuk menghormati keistimewaan dan kekhususan Aceh. Kebijakan pejabat pusat jangan sampai bertentangan dengan konstitusi seperti yang terjadi di Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Sabang,” ujarnya.

Safaruddin, yang juga Ketua Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) DPD Aceh, menjelaskan bahwa pembentukan kawasan perdagangan bebas Sabang memiliki latar belakang historis dan tujuan strategis.

Sabang dirancang sebagai pintu gerbang arus investasi, barang, dan jasa dari luar negeri. Kawasan itu juga diharapkan menjadi pusat pengembangan industri berteknologi tinggi, sekaligus simpul pengumpulan dan distribusi hasil produksi dari berbagai wilayah Indonesia maupun negara lain.

Dalam konteks pembangunan Aceh, keberadaan kawasan bebas Sabang menjadi salah satu instrumen untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Safaruddin mengingatkan pemerintah pusat agar tidak memandang Aceh seperti provinsi lain dalam setiap pengambilan kebijakan. Sebab, Aceh menjalankan sistem desentralisasi asimetris dengan sejumlah kewenangan khusus yang telah diatur dalam undang-undang.

Ia juga menyinggung pentingnya konsultasi dan pertimbangan Pemerintah Aceh maupun DPR Aceh dalam kebijakan tertentu sebagaimana diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2006.

Menurut dia, regulasi khusus Aceh lahir dari perjalanan panjang penyelesaian konflik politik.

Sejumlah undang-undang, mulai dari UU Nomor 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh, UU Nomor 37 Tahun 2000 tentang Sabang, hingga UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, menjadi bagian dari landasan untuk membangun kembali kepercayaan antara Aceh dan Pemerintah Pusat.

” Semangat pemulihan Aceh pascakonflik dan mencegah terjadinya konflik kembali telah disepakati dalam berbagai regulasi. Pejabat di pusat perlu memahami bahwa Aceh menjalani desentralisasi asimetris. Jika ingin mengambil kebijakan terhadap Aceh, perlu dilakukan konsultasi dan mendapat pertimbangan sebagaimana diatur dalam UU Pemerintahan Aceh,” kata Safaruddin.

Ia bahkan menilai, apabila kewenangan khusus tersebut terus diabaikan, kebijakan pemerintah pusat justru dapat merugikan masyarakat Aceh yang sedang berupaya memperkuat perekonomiannya.

Hingga pernyataan YARA disampaikan, belum terdapat keterangan dari Menteri Pertanian maupun pihak terkait mengenai alasan belum diterbitkannya sertifikat pelepasan 250 ton beras tersebut.

Penjelasan dari Kementerian Pertanian, otoritas karantina, dan BPKS diperlukan untuk memastikan duduk perkara serta dasar hukum penahanan beras itu.

Bagi masyarakat Sabang, persoalan ini bukan hanya tentang ratusan ton beras yang tertahan di pelabuhan. Ada pula pertanyaan lebih besar: sejauh mana kewenangan khusus Aceh dihormati ketika berhadapan dengan kebijakan pemerintah pusat?.

Bagikan

Berita Lainnya

Indeks ›

Berita Terkini

Indeks ›
Aceh
Indeks