Penulis Opini: Hafidz M
Di tengah pembangunan 120 unit hunian tetap di Aceh Tamiang, muncul pertanyaan warga tentang keterlibatan pekerja lokal. Jika keahlian tersedia di sekitar proyek, mengapa pekerjaan teknis justru dipercayakan kepada kelompok dari luar?
Aceh Tamiang – “ Kenapa harus orang luar, sedangkan kita di sini pun semua orang ngebor? ”
Pertanyaan itu sederhana. Namun, di balik kalimat yang beredar di tengah masyarakat Bukit Rata dan Paya Bedi, Kecamatan Kejuruan Muda, Aceh Tamiang, tersimpan persoalan yang lebih besar daripada urusan siapa yang memegang mesin bor.
Ada soal kesempatan kerja, penghargaan terhadap keahlian warga, dan komitmen pemberdayaan masyarakat di tengah upaya membangun kembali kehidupan setelah bencana.
Pembangunan 120 unit Rumah Hunian Tetap (Huntap) di atas lahan seluas 12 hektare bekas hak guna usaha PT Evan Group semestinya menjadi kabar baik.
Rumah-rumah itu diharapkan memberi tempat tinggal yang layak bagi warga terdampak sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat di sekitarnya.
Namun, pembangunan tidak hanya diukur dari jumlah rumah yang berdiri atau seberapa cepat pekerjaan diselesaikan. Ada pertanyaan lain yang layak diajukan: siapa yang memperoleh kesempatan untuk bekerja, siapa yang mendapat manfaat ekonomi, dan sejauh mana warga sekitar dilibatkan dalam prosesnya?
Sebab, rumah boleh dibangun untuk masa depan korban bencana.
Tetapi, jika proses pembangunannya mengabaikan kesempatan ekonomi masyarakat sekitar, pemulihan itu berisiko menyisakan persoalan baru.
Ketika Kesempatan Lewat di Depan Mata
Keluhan warga bukan muncul tanpa latar belakang. Menurut informasi yang berkembang di masyarakat, pekerjaan pemasangan pagar penutup proyek pada tahap awal disebut-sebut melibatkan pekerja dari luar daerah. Kini, persoalan serupa kembali dipertanyakan dalam pekerjaan pengeboran sumur bor.
Warga mengklaim bahwa di Bukit Rata dan Paya Bedi terdapat kelompok pekerja yang memiliki pengalaman di bidang pengeboran sumur. Sebagian disebut mempunyai peralatan dan telah lama mengerjakan pekerjaan serupa.
Klaim ini perlu diuji melalui konfirmasi kepada pelaksana proyek. Namun, jika benar tenaga lokal dengan kompetensi dan peralatan yang memadai tersedia, pertanyaan tentang alasan pemilihan penyedia jasa dari luar menjadi wajar untuk diajukan.
Mengapa pekerja lokal tidak diberi kesempatan? Apakah mereka pernah diundang mengikuti proses penawaran pekerjaan? Apakah ada persyaratan teknis yang belum terpenuhi? Atau keputusan itu sepenuhnya didasarkan pada pertimbangan kontraktor?.
Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut penting. Tanpa penjelasan yang terbuka, keputusan pengadaan pekerjaan mudah menimbulkan kesan bahwa warga sekitar hanya menjadi penonton di tengah proyek yang berdiri di lingkungan mereka sendiri.
Tentu, kedekatan geografis bukan satu-satunya ukuran kelayakan penyedia jasa. Kompetensi, keselamatan kerja, mutu hasil, harga, dan ketentuan kontrak tetap harus diperhitungkan.
Namun, apabila kemampuan para pekerja setempat setara dan persyaratan memungkinkan, memberi mereka kesempatan merupakan pilihan yang patut dipertimbangkan.
Penjaga Malam Bukan Jawaban untuk Semua
Pelibatan pemuda setempat sebagai penjaga malam alat berat, sebagaimana disebutkan dalam informasi yang beredar, dapat menjadi salah satu bentuk partisipasi masyarakat. Akan tetapi, keterlibatan tersebut tidak serta-merta menjawab persoalan mengenai akses warga terhadap pekerjaan teknis.
Penjagaan peralatan dan pengeboran sumur merupakan jenis pekerjaan yang berbeda, dengan kompetensi, tanggung jawab, dan struktur upah yang tidak sama. Karena itu, keduanya tidak tepat dipertentangkan secara sederhana, apalagi dijadikan bukti tunggal bahwa masyarakat telah diberdayakan secara memadai.
Persoalan yang perlu diperiksa ialah apakah kesempatan kerja telah dibuka secara proporsional.
Apakah kelompok lokal memperoleh informasi mengenai kebutuhan tenaga kerja? Apakah mereka dapat mengajukan penawaran? Dan apakah tersedia mekanisme yang memungkinkan pelaku usaha setempat bersaing secara wajar?.
Pemberdayaan bukan sekadar menghadirkan warga dalam daftar pekerja. Pemberdayaan berarti membuka akses agar kemampuan mereka dapat tumbuh, digunakan, dan menghasilkan manfaat ekonomi yang nyata.
Jangan sampai keterlibatan masyarakat hanya berhenti pada pekerjaan pendukung, sementara peluang pekerjaan yang membutuhkan keahlian dan bernilai ekonomi lebih besar berlalu tanpa penjelasan.
Sumur Bor Bukan Pekerjaan Sembarangan
Pengeboran sumur menjadi bagian penting dari penyediaan air bersih bagi penghuni Huntap. Karena itu, pekerjaan ini harus memenuhi standar teknis, keselamatan, dan kualitas air yang dibutuhkan.
Pengalaman pekerja lokal dalam memahami kondisi tanah dapat menjadi nilai tambah. Namun, kemampuan tersebut tetap perlu dinilai berdasarkan kompetensi, peralatan, metode kerja, dan standar yang berlaku. Sebaliknya, pekerja dari luar daerah tidak serta-merta dapat dianggap kurang mampu hanya karena mereka bukan warga setempat.
Yang semestinya menjadi perhatian ialah transparansi dasar pemilihan pelaksana pekerjaan serta jaminan mutu hasilnya.
Apakah kontraktor telah memeriksa kualifikasi kelompok pengeboran lokal? Bagaimana pertimbangan teknis dan ekonominya? Siapa yang bertanggung jawab apabila sumur tidak menghasilkan debit air sesuai kebutuhan atau kualitas air tidak memenuhi standar?
Pertanyaan itu tidak dimaksudkan untuk menghambat pembangunan.
Justru sebaliknya, keterbukaan akan membantu memastikan pekerjaan berlangsung dengan baik sekaligus mengurangi kecurigaan masyarakat.
Air bersih bukan pelengkap bangunan.
Ia merupakan kebutuhan dasar penghuni rumah. Maka, keputusan mengenai siapa yang mengerjakan sumur bor harus dapat dipertanggungjawabkan, baik secara teknis maupun secara sosial.
Uang Publik, Manfaat yang Harus Terasa
Proyek hunian bagi masyarakat terdampak bencana memiliki tujuan utama menyediakan tempat tinggal yang layak. Namun, dampak ekonominya juga patut diperhatikan, terutama bagi masyarakat yang hidup di sekitar lokasi pembangunan.
Pekerjaan konstruksi dapat membuka peluang bagi tukang, pemilik peralatan, pemasok bahan, pengangkut material, dan usaha kecil setempat. Peluang itu tidak harus diberikan tanpa mempertimbangkan mutu atau aturan pengadaan.
Tetapi, peluang tersebut juga tidak semestinya tertutup hanya karena warga setempat tidak berada dalam jaringan pelaksana proyek.
Di sinilah pemerintah daerah perlu menjalankan fungsi pengawasan.
Bukan untuk memaksakan kontraktor memilih pekerja berdasarkan asal daerah, melainkan memastikan bahwa ketentuan kontrak dipenuhi, proses pengadaan dapat dijelaskan, dan kesempatan bagi tenaga lokal tidak diabaikan tanpa alasan yang masuk akal.
Jika kontraktor memiliki pertimbangan tertentu, penjelasan terbuka akan jauh lebih berguna daripada membiarkan pertanyaan warga berkembang menjadi kecurigaan.
Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, pihak pengelola proyek, dan kontraktor perlu menjawab persoalan ini secara proporsional.
Berapa banyak tenaga lokal yang telah dilibatkan? Pekerjaan apa saja yang tersedia? Apakah kelompok usaha pengeboran dari Bukit Rata dan Paya Bedi pernah dipertimbangkan? Jika tidak, apa alasannya?.
Jawaban yang terang akan menjadi bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat sekaligus mencegah persoalan ketenagakerjaan berkembang menjadi konflik sosial.
Jangan Biarkan Pembangunan Menyisakan Luka Baru
Pembangunan Huntap pada akhirnya tidak boleh hanya menghasilkan bangunan fisik. Ia juga harus menumbuhkan rasa memiliki, memperkuat kepercayaan, dan membuka kesempatan bagi masyarakat untuk memperbaiki kehidupan.
Warga Bukit Rata tidak harus selalu menjadi pilihan pertama hanya karena proyek berada di dekat rumah mereka. Namun, mereka berhak mengetahui apakah kesempatan kerja telah dibuka secara adil dan apakah kemampuan yang mereka miliki sungguh-sungguh dipertimbangkan.
Di sisi lain, tuntutan agar pekerja lokal diprioritaskan juga harus ditempatkan dalam koridor kompetensi, aturan pengadaan, dan standar keselamatan.
Keadilan tidak berarti menutup pintu bagi orang luar. Keadilan berarti memastikan pintu itu terbuka dengan ukuran yang jelas dan kesempatan yang wajar.
Karena itu, penyelesaian persoalan ini sebaiknya dimulai dengan dialog, pemeriksaan kualifikasi kelompok pekerja lokal, penjelasan dasar pemilihan kontraktor, serta evaluasi terhadap peluang kerja yang masih tersedia. Jika ditemukan kekurangan dalam pelibatan masyarakat, perbaikannya harus dilakukan tanpa mengorbankan mutu dan keselamatan pembangunan.
Pihak kontraktor dan pemerintah juga perlu diberi ruang untuk menjelaskan keputusan mereka. Sampai penjelasan tersebut diperoleh, tudingan mengenai diskriminasi atau kesengajaan meminggirkan warga tidak sepatutnya dinyatakan sebagai fakta yang telah terbukti.
Pada akhirnya, pertanyaan warga itu layak dijawab, bukan disisihkan.
Sebab, membangun rumah bagi korban bencana adalah pekerjaan kemanusiaan. Memastikan pembangunan tersebut berjalan dengan mutu yang baik, kesempatan yang wajar, dan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat sekitar merupakan bagian dari tanggung jawab yang sama.
Jangan sampai rumah-rumah baru berdiri dengan kokoh, sementara kepercayaan masyarakat di sekelilingnya justru retak.
Catatan redaksi: Artikel ini merupakan opini berdasarkan informasi dan keluhan warga yang perlu diverifikasi lebih lanjut. Konfirmasi dari kontraktor pelaksana, pengelola proyek, dan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang diperlukan untuk memastikan dasar pemilihan pekerja, mekanisme pengadaan, serta bentuk pelibatan tenaga kerja lokal.
