Lhokseumawe – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan sekadar persoalan menyediakan makanan bagi peserta didik. Di balik satu porsi makanan yang diterima anak-anak, terdapat rangkaian proses yang menyangkut keamanan pangan, kebersihan, distribusi, pengawasan hingga konsistensi pelayanan.
Karena itu, keberlanjutan sistem yang telah berjalan dinilai menjadi salah satu hal penting yang perlu dipertimbangkan dalam pelaksanaan program MBG ke depan.
Ketua Yayasan Aneuk Nanggroe Ubeena, Juliadi, ST, menyatakan pihaknya mendukung penuh agar pelaksanaan MBG tetap dilakukan melalui SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) di masing-masing daerah atau kecamatan. Menurut Juliadi, perjalanan program MBG yang telah berlangsung lebih dari satu tahun tentu telah melewati berbagai tahapan evaluasi dan proses trial and error.
Berbagai kekurangan yang ditemukan semestinya menjadi bahan perbaikan, bukan alasan untuk mengabaikan sistem yang telah dibangun.
“ Setahun lebih perjalanan MBG di SPPG tentunya sudah melalui proses trial and error. Walaupun demikian, tetap ada kontrol dan pengawasan maksimal agar program MBG berjalan sesuai arahan BGN, dan yang utama tetap memperhatikan keamanan, kenyamanan serta higienisitas dalam segala aspek,” ujar Juliadi.
Jangan Mengubah Sistem Tanpa Menghitung Risikonya
Juliadi juga menanggapi wacana jika pelaksanaan MBG nantinya dikelola langsung melalui kantin sekolah. Ia menggambarkan perubahan tersebut seperti sebuah perjalanan yang sudah menempuh setengah jalan, tetapi harus kembali ke titik awal.
Menurutnya, jika sistem dipindahkan ke kantin sekolah, maka berbagai proses yang sebelumnya telah dibangun di SPPG berpotensi harus disiapkan kembali dari awal, mulai dari mekanisme pengelolaan, standar kebersihan, pengawasan, hingga pola distribusi makanan.
“ Kalau MBG dikelola di kantin sekolah, ibarat perjalanan sudah setengah jalan, harus kembali lagi dari nol. Harus melewati proses dari awal lagi dan sudah pasti akan ada perubahan yang berbeda dari sebelumnya,” katanya.
Pandangan tersebut bukan berarti perubahan sistem tidak boleh dilakukan, namun, setiap perubahan perlu didasarkan pada kajian yang matang, terutama karena MBG menyangkut kesehatan dan kebutuhan gizi anak-anak.
Dalam program makanan berskala besar, persoalan higienitas tidak bisa dianggap sebagai hal tambahan. Proses mulai dari pemilihan bahan, penyimpanan, pengolahan, pengemasan hingga makanan diterima oleh siswa harus memiliki standar dan pengawasan yang jelas.
Karena itu, menurut Juliadi, apabila terjadi perubahan pola pengelolaan, aspek keamanan pangan harus menjadi pertimbangan utama.
“ Kalau tidak lebih baik, sudah pasti kemungkinan berimbas menjadi lebih buruk,” ujarnya.
Pernyataan tersebut dapat menjadi bahan refleksi bahwa keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari berapa banyak makanan yang dibagikan, tetapi juga dari bagaimana makanan tersebut diproduksi dan sampai kepada penerima dalam kondisi aman, bersih dan memenuhi standar gizi.
Program pemerintah dalam skala besar tentu membutuhkan evaluasi. Namun, evaluasi idealnya tidak selalu berarti mengganti seluruh sistem yang telah berjalan.
Jika terdapat kekurangan di SPPG, perbaikan dapat diarahkan pada titik yang bermasalah. Pengawasan diperkuat, standar ditingkatkan, sumber daya manusia dibina, dan mekanisme yang belum efektif diperbaiki.
Dengan pendekatan tersebut, pengalaman lebih dari satu tahun pelaksanaan MBG tidak menjadi sia-sia. Pesan penting dari pernyataan Juliadi adalah sederhana: MBG harus terus diperbaiki, tetapi jangan sampai perbaikan justru membuat sistem kembali ke titik nol.
Sebab, pada akhirnya, yang paling utama bukan siapa yang mengelola makanan tersebut, melainkan apakah makanan yang diterima anak-anak benar-benar aman, bergizi, higienis dan dapat dipertanggungjawabkan.
